Rabu, 28 November 2007

PEREMPUAN DAN AFFIRMATIVE ACTION

foto.jpg


Oleh Uwes Fatoni


 


Hari anti kekerasan kepada perempuan dan anak se-dunia kembali diperingati pada tanggal 25 Nopember kemarin. Di Jakarta peringatan tersebut dilakukan dengan aksi jalanan mengusung isu tuntutan pemenuhan 30 persen kuota perempuan di parlemen. Tidak kurang Meutia Hatta, Menteri Pemberdayaan Perempuan, ikut menyampaikan orasi dalam demonstrasi tersebut.


Tuntutan kuota perempuan merupakan sebuah affirmative action sebagaimana diisyaratkan dalam UU pemilu No.12 tahun 2004. Dalam UU ini partai politik dituntut mengajukan calon anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan jumlah perempuan minimun 30 persen.


Affirmative action bertujuan untuk mengatrol jumlah perempuan di lembaga legislatif. Dengan jumlah perempuan yang minim di parlemen pada masa lalu, akibatnya banyak UU di Indonesia yang tidak pro-perempuan. Diharapkan dengan bertambahnya jumlah perempuan di parlemen akan menjadi dorongan lahirnya produk perundang-undangan yang memberikan perlindungan kepada perempuan lebih maksimal. Tuntutan ini kembali diusulkan agar dimasukan dalam paket UU pemilu 2009 yang sedang digodog DPR.


Sejatinya penghapusan diskriminasi terhadap perempuan telah lama hadir di Indonesia. Undang-Undang No. 7 tahun 1984 telah mengakui Konvensi Hak-Hak Politik Perempuan (Convention on the Political Right of Women) serta penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination againts Women). Namun kenyataannya jumlah perempuan di parlemen dari pemilu ke pemilu tidak mengalami perubahan yang signifikan.


Bila ditelusuri sejak tahun 1950 sampai pemilu 2004 jumlah perempuan di parlemen senantiasa dapat dihitung jari. Di DPRS tahun 1950 perempuan hanya terwakili 3,8 persen atau 9 orang dari 245 anggota. Kemudian dari pemilu 1955 sampai pemilu 1987 jumlah mereka di parlemen berkisar antara 5 sampai 9 persen. Peningkatan baru terjadi di DPR periode 1987-1992, yaitu sebesar 13 persen. Ini barangkali terjadi akibat masih hangatnya UU No.7 tahun 1984 keluar. Sayangnya pada periode berikutnya jumlah mereka kembali mengalami penurunan sampai terakhir DPR periode 2004-2009 jumlah perempuannya hanya mencapai 11,8 persen.


Mencermati pemilu 2004, dari 24 partai politik yang lolos verifikasi KPU 8 partai politik tidak memenuhi kuota perempuan. Ironisnya, partai politik tersebut justru didominasi partai politik lama, seperti Partai Persatuan Pembangunan (22,3%), Partai Golongan Karya (28,3%) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (28,3%).


Apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Demikian sulitkah mencari perempuan yang berkualitas untuk diajukan menjadi anggota parlemen? Atau memang kaum perempuan sendiri belum siap untuk tampil di hadapan publik?


Realitas


Banyak faktor yang menyebabkan mengapa affirmative action pada pemilu 2004 mengalami kegagalan. Pertama, perempuan yang terjun di dunia politik minim baik secara kuantitas maupun kualitas. Minimnya partisipasi perempuan ini disebabkan karena kuatnya budaya Patriarki di masyarakat. Budaya ini menempatkan perempuan pada posisi yang selalu berada di bawah laki-laki. Perempuan harus lebih mengutamakan peran-peran domestik di bandingkan peran publik atau politik. Peran domestik menempatkan perempuan lebih bertanggungjawab dalam pengurusan rumah tangga, perawatan, pengasuhan dan pendidikan anak.


Sedangkan politik diidentikan dengan sifat-sifat maskulin yaitu keras, licik dan banyak konflik. Ini dianggap kontras dengan sifat-sifat perempuan yang feminin, lemah lembut, tidak kuat dan tidak tegas. Akibatnya banyak perempuan yang alergi dengan politik sebelum mereka terjun langsung di dalamnya.


Kedua, pengurus partai politik barangkali sengaja menempatkan perempuan pada urutan bawah sehingga mengecilkan kemungkinan mereka untuk dapat duduk di lembaga legislatif. Ini bisa dilihat dari jumlah calon legislatif perempuan dengan nomor urut jadi pada pemilu 2004. Dari 2.507 calon legislatif perempuan ternyata hanya 242 orang atau 9,7 persen dari total keseluruhan calon legislatif perempuan yang menempati nomor urut jadi 1 dan 421 orang atau 16,8% yang dinominasikan pada nomor urut 2. Total hanya 663 calon legislatif perempuan yang ditempatkan pada nomor urut jadi. Masih ada 1839 calon legislatif perempuan di nomor urut lainnya yang potensi jadinya sangat kecil.


Ketiga, perempuan yang duduk di parlemen selain jumlahnya sedikit mereka juga tidak memegang peranan yang sentral. Keberadaan perempuan di parlemen lebih didasarkan charity (belas kasihan) daripada political will (kehendak politik yang diperjuangkan). Kehadiran perempuan di parlemen lebih terkait dengan profesi dan karir suami. Rekrutmen dalam partai lebih karena keinginan untuk mendukung profesi dan kedudukan suami mereka (Ani Sutjipto, 2000). Dengan motif seperti ini tidak heran bila mereka kurang memiliki kemandirian dan komitmen yang kuat dalam menyuarakan aspirasi perempuan.


Kritikan


Tuntutan UU pemilu No.12/2004 berupa affirmative action merupakan sebuah langkah maju dalam proses politik di Indonesia. Namun upaya ini semestinya hanya bersifat temporer. Jumlah perempuan yang dibatasi 30 persen bisa mengkrangkeng perempuan itu sendiri. Bisa jadi jumlah mereka yang memiliki kemampuan aktif dalam politik lebih dari itu, dengan pembatasan tersebut perempuan akan kembali terpasung. Maka affirmatice action barangkali cukup dilakukan dalam satu atau dua pemilu lagi.


Di samping itu juga, partai yang melanggar ketentuan pemenuhan kuota perempuan tidak mendapat sanksi apapun. Alasan parpol melanggar hal itu kebanyakan karena kurangnya sumber daya perempuan yang berkualitas untuk bisa dimajukan sebagai calon legislatif.


Oleh karena itu semestinya yang harus dilakukan oleh kaum perempuan bukan sekedar berteriak-teriak menuntut pemenuhan jumlah kuota tersebut, tapi yang lebih utama adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas mereka melalui pendidikan kewarganegaraan (civic education). Alih-alih membatasi jumlah laki-laki di parlemen dengan paksaan yang legal seperti affirmatice action, lebih baik perempuan mengupayakan pengarusutamaan gender (gender mainstream) dengan diarahkan mendorong perempuan keluar dari kerangkeng budaya menjadi terlibat aktif dalam politik. Bukankah dalam pemilu rakyat senantiasa memilih wakil mereka karena faktor kualitas bukan karena faktor karbitan.


UWES FATONI, Dosen Luar Biasa Fakultas Dakwah Komunikasi UIN Bandung dan Uninus Bandung, Pemerhati Masalah Sosial Politik.

 

0 komentar:

Posting Komentar

foto.jpg


Oleh Uwes Fatoni


 


Hari anti kekerasan kepada perempuan dan anak se-dunia kembali diperingati pada tanggal 25 Nopember kemarin. Di Jakarta peringatan tersebut dilakukan dengan aksi jalanan mengusung isu tuntutan pemenuhan 30 persen kuota perempuan di parlemen. Tidak kurang Meutia Hatta, Menteri Pemberdayaan Perempuan, ikut menyampaikan orasi dalam demonstrasi tersebut.


Tuntutan kuota perempuan merupakan sebuah affirmative action sebagaimana diisyaratkan dalam UU pemilu No.12 tahun 2004. Dalam UU ini partai politik dituntut mengajukan calon anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan jumlah perempuan minimun 30 persen.


Affirmative action bertujuan untuk mengatrol jumlah perempuan di lembaga legislatif. Dengan jumlah perempuan yang minim di parlemen pada masa lalu, akibatnya banyak UU di Indonesia yang tidak pro-perempuan. Diharapkan dengan bertambahnya jumlah perempuan di parlemen akan menjadi dorongan lahirnya produk perundang-undangan yang memberikan perlindungan kepada perempuan lebih maksimal. Tuntutan ini kembali diusulkan agar dimasukan dalam paket UU pemilu 2009 yang sedang digodog DPR.


Sejatinya penghapusan diskriminasi terhadap perempuan telah lama hadir di Indonesia. Undang-Undang No. 7 tahun 1984 telah mengakui Konvensi Hak-Hak Politik Perempuan (Convention on the Political Right of Women) serta penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination againts Women). Namun kenyataannya jumlah perempuan di parlemen dari pemilu ke pemilu tidak mengalami perubahan yang signifikan.


Bila ditelusuri sejak tahun 1950 sampai pemilu 2004 jumlah perempuan di parlemen senantiasa dapat dihitung jari. Di DPRS tahun 1950 perempuan hanya terwakili 3,8 persen atau 9 orang dari 245 anggota. Kemudian dari pemilu 1955 sampai pemilu 1987 jumlah mereka di parlemen berkisar antara 5 sampai 9 persen. Peningkatan baru terjadi di DPR periode 1987-1992, yaitu sebesar 13 persen. Ini barangkali terjadi akibat masih hangatnya UU No.7 tahun 1984 keluar. Sayangnya pada periode berikutnya jumlah mereka kembali mengalami penurunan sampai terakhir DPR periode 2004-2009 jumlah perempuannya hanya mencapai 11,8 persen.


Mencermati pemilu 2004, dari 24 partai politik yang lolos verifikasi KPU 8 partai politik tidak memenuhi kuota perempuan. Ironisnya, partai politik tersebut justru didominasi partai politik lama, seperti Partai Persatuan Pembangunan (22,3%), Partai Golongan Karya (28,3%) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (28,3%).


Apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Demikian sulitkah mencari perempuan yang berkualitas untuk diajukan menjadi anggota parlemen? Atau memang kaum perempuan sendiri belum siap untuk tampil di hadapan publik?


Realitas


Banyak faktor yang menyebabkan mengapa affirmative action pada pemilu 2004 mengalami kegagalan. Pertama, perempuan yang terjun di dunia politik minim baik secara kuantitas maupun kualitas. Minimnya partisipasi perempuan ini disebabkan karena kuatnya budaya Patriarki di masyarakat. Budaya ini menempatkan perempuan pada posisi yang selalu berada di bawah laki-laki. Perempuan harus lebih mengutamakan peran-peran domestik di bandingkan peran publik atau politik. Peran domestik menempatkan perempuan lebih bertanggungjawab dalam pengurusan rumah tangga, perawatan, pengasuhan dan pendidikan anak.


Sedangkan politik diidentikan dengan sifat-sifat maskulin yaitu keras, licik dan banyak konflik. Ini dianggap kontras dengan sifat-sifat perempuan yang feminin, lemah lembut, tidak kuat dan tidak tegas. Akibatnya banyak perempuan yang alergi dengan politik sebelum mereka terjun langsung di dalamnya.


Kedua, pengurus partai politik barangkali sengaja menempatkan perempuan pada urutan bawah sehingga mengecilkan kemungkinan mereka untuk dapat duduk di lembaga legislatif. Ini bisa dilihat dari jumlah calon legislatif perempuan dengan nomor urut jadi pada pemilu 2004. Dari 2.507 calon legislatif perempuan ternyata hanya 242 orang atau 9,7 persen dari total keseluruhan calon legislatif perempuan yang menempati nomor urut jadi 1 dan 421 orang atau 16,8% yang dinominasikan pada nomor urut 2. Total hanya 663 calon legislatif perempuan yang ditempatkan pada nomor urut jadi. Masih ada 1839 calon legislatif perempuan di nomor urut lainnya yang potensi jadinya sangat kecil.


Ketiga, perempuan yang duduk di parlemen selain jumlahnya sedikit mereka juga tidak memegang peranan yang sentral. Keberadaan perempuan di parlemen lebih didasarkan charity (belas kasihan) daripada political will (kehendak politik yang diperjuangkan). Kehadiran perempuan di parlemen lebih terkait dengan profesi dan karir suami. Rekrutmen dalam partai lebih karena keinginan untuk mendukung profesi dan kedudukan suami mereka (Ani Sutjipto, 2000). Dengan motif seperti ini tidak heran bila mereka kurang memiliki kemandirian dan komitmen yang kuat dalam menyuarakan aspirasi perempuan.


Kritikan


Tuntutan UU pemilu No.12/2004 berupa affirmative action merupakan sebuah langkah maju dalam proses politik di Indonesia. Namun upaya ini semestinya hanya bersifat temporer. Jumlah perempuan yang dibatasi 30 persen bisa mengkrangkeng perempuan itu sendiri. Bisa jadi jumlah mereka yang memiliki kemampuan aktif dalam politik lebih dari itu, dengan pembatasan tersebut perempuan akan kembali terpasung. Maka affirmatice action barangkali cukup dilakukan dalam satu atau dua pemilu lagi.


Di samping itu juga, partai yang melanggar ketentuan pemenuhan kuota perempuan tidak mendapat sanksi apapun. Alasan parpol melanggar hal itu kebanyakan karena kurangnya sumber daya perempuan yang berkualitas untuk bisa dimajukan sebagai calon legislatif.


Oleh karena itu semestinya yang harus dilakukan oleh kaum perempuan bukan sekedar berteriak-teriak menuntut pemenuhan jumlah kuota tersebut, tapi yang lebih utama adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas mereka melalui pendidikan kewarganegaraan (civic education). Alih-alih membatasi jumlah laki-laki di parlemen dengan paksaan yang legal seperti affirmatice action, lebih baik perempuan mengupayakan pengarusutamaan gender (gender mainstream) dengan diarahkan mendorong perempuan keluar dari kerangkeng budaya menjadi terlibat aktif dalam politik. Bukankah dalam pemilu rakyat senantiasa memilih wakil mereka karena faktor kualitas bukan karena faktor karbitan.


UWES FATONI, Dosen Luar Biasa Fakultas Dakwah Komunikasi UIN Bandung dan Uninus Bandung, Pemerhati Masalah Sosial Politik.

 

«
Next

Posting Lebih Baru

»
Previous

Posting Lama


Tidak ada komentar:

Leave a Reply