Senin, 26 November 2007

THE DEMOCRACY AWARD DAN ISLAM INDONESIA

uwes-dasi.jpg

Oleh : Uwes Fatoni

Bangsa Indonesia pada tanggal 12 Nopember lalu memperoleh penghargaan bergengsi The Democracy Award, dari IAPC (International Association of Political Consultant) (Sindo, 13/11). Penghargaan yang diterima Presiden SBY di Nusa Dua Bali ini merupakan sebuah kebanggaan bagi Bangsa Indonesia karena dianggap telah berhasil menunjukkan komitmen dalam membangun dan melaksanakan demokrasi.

Alasan pemberian penghargaan tersebut adalah keberhasilan pemilu legislatif 1999, 2004 serta pilpres yang berjalan secara jujur, adil dan aman. Demikian juga pemilihan langsung kepala daerah (pilkada) serta kebebasan pers menjadikan Indonesia menjadi penilaian positif dunia internasional.


Penghargaan ini menjadi pelipur lara rakyat Indonesia yang beberapa tahun terakhir telah kehilangan rasa percaya diri (confidence) dan harga diri (dignity) dengan berbagai penghargaan negatif. Negara terkorup, illegal loging dan pelanggaran hak cipta menjadi menu favorit citra Bangsa Indonesia di dunia internasional. Belum lagi berbagai musibah yang melanda hampir seluruh pelosok nusantara memberi kita citra negara seribu bencana. Pantas Taufik Ismail dalam sebuah puisinya bergumam lirih "malu aku menjadi orang Indonesia."


Namun penghargaan internasional ini sedikit banyak menyadarkan kita kembali bahwa masih ada yang tersisa dari bangsa ini untuk dibanggakan. Kita telah mampu melaksanakan demokrasi sekalipun dalam kondisi masih sangat rentan (fragile democracy).


Demokrasi yang kita jalani sekarang ini sejatinya belum mencapai demokrasi mapan (establish democracy). Kita baru melewati tahap demokrasi prosedural. Tujuan meraih demokrasi substansial masih harus terus diperjuangkan. Kriteria demokrasi substansial itu adalah kebebasan, keadilan dan kesejahteraan.


Rakyat Indonesia selama ini telah familiar dengan berbagai pesta demokrasi dan kebebasan berpendapat, namun mereka masih jauh dari rasa keadilan dan kesejahteraan. Berbagai kasus kejahatan kerah putih (white collar) seperti Adelin Lis berakhir dengan sangat mengecewakan dan menyakiti rasa keadilan masyarakat. Kebijakan pemerintah amat minim yang pro rakyat. Masyarakat lebih banyak melihat berbagai bentuk penyelewengan, korupsi, permainan hukum, dan kenaikan harga yang mendorong mereka semakin miskin dan sengsara.


Namun sekalipun begitu, penghargaan internasional tersebut kita masih melihat ada sisi positif lain. IAPC mengakui Indonesia sebagai negara yang telah demokratis karena peran serta masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama muslim. Di Indonesia Islam bisa menjadi kekuatan yang mendorong demokrasi berjalan dengan baik.


Selama ini negara-negara (berpenduduk) Islam oleh para orientalis seperti Larry Diamond, Juan J. Linze, Seymour Martin Lipset dan Samuel P. Huntington, diidentikan sebagai negara yang anti demokrasi. The Democracy Award mematahkan tudingan miring tersebut. Indonesia menjadi contoh menarik serasinya Islam dan Demokrasi. Di saat negara-negara Islam lainnya terkungkung di bawah kekuasaan bertangan besi, Indonesia berhasil menjalankan demokrasi sejak awal kemerdekaannya melalui pemilu 1955.


Faktor Umat Islam


Keberhasilan Indonesia menjadi negara yang demokratis tidak bisa dilepaskan dari andil dan partisipasi penuh umat Islam. Selain memberikan suara dalam pemilu umat Islam pun ikut berpartisipasi dalam politik secara aktif melalui saluran-saluran politik yang ada atau berkreasi mendirikan partai politik baru berbasis agamis atau nasionalis.


Keberhasilan umat Islam dalam menerapkan demokrasi ini tentu saja karena dukungan penuh lembaga civil society atau organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam besar seperti NU, Muhammadiyah dan lain sebagainya. Peranan lembaga-lembaga ini dalam mendukung demokrasi bisa diketahui dari dukungan mereka untuk mensukseskan pemilu.


Selain itu Ormas Islam tidak lagi mempermasalahkan dasar negara antara Islam atau Pancasila. Perdebatan panjang yang dulu pernah memuncak di zaman Orde Lama sekarang dianggap telah selesai. Umat Islam telah menganggap substansi ajaran Islam terakomodasi dalam aturan kenegaraan. Berbagai perangkat perundang-undangan yang mengatur kehidupan beragama umat Islam telah lahir seperti UU zakat, UU haji, dan UU perbankan syariah.


Peranan umat Islam ini di masa yang akan datang masih tetap menentukan dan memberikan pengaruh sangat signifikan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Maju mundurnya demokasi di Indonesia sangat ditentukan oleh partisipasi Umat Islam sebagai mayoritas, namun tentu saja tanpa menghilangkan peran serta umat yang lain.


Tantangan ke depan


Kita boleh berbangga diri dengan pengakuan dan penghargaan internasional tersebut, namun di depan kita masih menghadapi banyak tantangan untuk terus mempertahankan keserasian demokrasi dan Islam ini. Banyak lubang jebakan yang menghadang dan akan memerosokan kita kembali setback ke belakang. Bila kita tidak mampu mengantisipasinya kita akan kembali terjerumus ke dalamnya.


Diantara tantangan berat yang masih muncul dan terlihat secara kasat mata adalah masih adanya Islamophobia, atau ketakutan kepada segala hal yang berbau Islam. Lahirnya Perda bernuansa Syariat Islam, oleh mereka yang menganut Islamophobia ini dianggap sebagai upaya menggagalkan demokrasi yang genuine. Dalam pandangan mereka demokrasi genuine adalah demokrasi sebagaimana yang berkembang di negara-negara barat yang menerapkan faham sekularisme, pemisahan urusan publik dan private.


Faham inilah sebenarnya yang menjadi sebab demokrasi tidak banyak berkembang di negara Islam yang lain. Umat Islam di negara dengan sistem demokrasi tersebut tidak diberikan ruang untuk menyalurkan aspirasi keagamaannya dalam politik.


Padahal UNDEF (United Nations Democracy Fund) sebuah badan dana PBB untuk demokrasi, memiliki paradigma demokrasi membutuhkan local ownership (kepemilikan lokal). Kepemilikan lokal ini bisa terwujud tatkala demokrasi telah mengalami apa yang Azyumardi Azra istilahkan sebagai indigenisasi demokrasi atau pribumisasi demokrasi. Hal ini tentu tanpa mengorbankan prinsip dan nilai universal demokrasi itu sendiri.


Dalam RUU partai politik yang baru beberapa waku yang lalu muncul usulan untuk mengembalikan asas tunggal sebagai asas partai. Hal ini secara tidak langsung merupakan tekanan bagi umat Islam untuk tidak menggunakan asas Islam dalam platform partai. Bila ini diterima maka akan mengakibatkan aspirasi umat Islam tersumbat. Akibatnya banyak umat Islam apatis untuk berpartisipasi bahkan ada kecenderungan akan lahir gerakan-gerakan bawah tanah.


Oleh karenanya, agar demokrasi Indonesia ke depan tetap berjalan sukses aspirasi umat Islam harus terus diapresiasi dengan baik. Demokrasi tidak akan berjalan mulus di Indonesia bila umat Islam tidak terlibat dan dilibatkan di dalamnya.


UWES FATONI, Dosen Luar Biasa Fakultas Dakwah UIN Bandung

0 komentar:

Posting Komentar

uwes-dasi.jpg

Oleh : Uwes Fatoni

Bangsa Indonesia pada tanggal 12 Nopember lalu memperoleh penghargaan bergengsi The Democracy Award, dari IAPC (International Association of Political Consultant) (Sindo, 13/11). Penghargaan yang diterima Presiden SBY di Nusa Dua Bali ini merupakan sebuah kebanggaan bagi Bangsa Indonesia karena dianggap telah berhasil menunjukkan komitmen dalam membangun dan melaksanakan demokrasi.

Alasan pemberian penghargaan tersebut adalah keberhasilan pemilu legislatif 1999, 2004 serta pilpres yang berjalan secara jujur, adil dan aman. Demikian juga pemilihan langsung kepala daerah (pilkada) serta kebebasan pers menjadikan Indonesia menjadi penilaian positif dunia internasional.


Penghargaan ini menjadi pelipur lara rakyat Indonesia yang beberapa tahun terakhir telah kehilangan rasa percaya diri (confidence) dan harga diri (dignity) dengan berbagai penghargaan negatif. Negara terkorup, illegal loging dan pelanggaran hak cipta menjadi menu favorit citra Bangsa Indonesia di dunia internasional. Belum lagi berbagai musibah yang melanda hampir seluruh pelosok nusantara memberi kita citra negara seribu bencana. Pantas Taufik Ismail dalam sebuah puisinya bergumam lirih "malu aku menjadi orang Indonesia."


Namun penghargaan internasional ini sedikit banyak menyadarkan kita kembali bahwa masih ada yang tersisa dari bangsa ini untuk dibanggakan. Kita telah mampu melaksanakan demokrasi sekalipun dalam kondisi masih sangat rentan (fragile democracy).


Demokrasi yang kita jalani sekarang ini sejatinya belum mencapai demokrasi mapan (establish democracy). Kita baru melewati tahap demokrasi prosedural. Tujuan meraih demokrasi substansial masih harus terus diperjuangkan. Kriteria demokrasi substansial itu adalah kebebasan, keadilan dan kesejahteraan.


Rakyat Indonesia selama ini telah familiar dengan berbagai pesta demokrasi dan kebebasan berpendapat, namun mereka masih jauh dari rasa keadilan dan kesejahteraan. Berbagai kasus kejahatan kerah putih (white collar) seperti Adelin Lis berakhir dengan sangat mengecewakan dan menyakiti rasa keadilan masyarakat. Kebijakan pemerintah amat minim yang pro rakyat. Masyarakat lebih banyak melihat berbagai bentuk penyelewengan, korupsi, permainan hukum, dan kenaikan harga yang mendorong mereka semakin miskin dan sengsara.


Namun sekalipun begitu, penghargaan internasional tersebut kita masih melihat ada sisi positif lain. IAPC mengakui Indonesia sebagai negara yang telah demokratis karena peran serta masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama muslim. Di Indonesia Islam bisa menjadi kekuatan yang mendorong demokrasi berjalan dengan baik.


Selama ini negara-negara (berpenduduk) Islam oleh para orientalis seperti Larry Diamond, Juan J. Linze, Seymour Martin Lipset dan Samuel P. Huntington, diidentikan sebagai negara yang anti demokrasi. The Democracy Award mematahkan tudingan miring tersebut. Indonesia menjadi contoh menarik serasinya Islam dan Demokrasi. Di saat negara-negara Islam lainnya terkungkung di bawah kekuasaan bertangan besi, Indonesia berhasil menjalankan demokrasi sejak awal kemerdekaannya melalui pemilu 1955.


Faktor Umat Islam


Keberhasilan Indonesia menjadi negara yang demokratis tidak bisa dilepaskan dari andil dan partisipasi penuh umat Islam. Selain memberikan suara dalam pemilu umat Islam pun ikut berpartisipasi dalam politik secara aktif melalui saluran-saluran politik yang ada atau berkreasi mendirikan partai politik baru berbasis agamis atau nasionalis.


Keberhasilan umat Islam dalam menerapkan demokrasi ini tentu saja karena dukungan penuh lembaga civil society atau organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam besar seperti NU, Muhammadiyah dan lain sebagainya. Peranan lembaga-lembaga ini dalam mendukung demokrasi bisa diketahui dari dukungan mereka untuk mensukseskan pemilu.


Selain itu Ormas Islam tidak lagi mempermasalahkan dasar negara antara Islam atau Pancasila. Perdebatan panjang yang dulu pernah memuncak di zaman Orde Lama sekarang dianggap telah selesai. Umat Islam telah menganggap substansi ajaran Islam terakomodasi dalam aturan kenegaraan. Berbagai perangkat perundang-undangan yang mengatur kehidupan beragama umat Islam telah lahir seperti UU zakat, UU haji, dan UU perbankan syariah.


Peranan umat Islam ini di masa yang akan datang masih tetap menentukan dan memberikan pengaruh sangat signifikan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Maju mundurnya demokasi di Indonesia sangat ditentukan oleh partisipasi Umat Islam sebagai mayoritas, namun tentu saja tanpa menghilangkan peran serta umat yang lain.


Tantangan ke depan


Kita boleh berbangga diri dengan pengakuan dan penghargaan internasional tersebut, namun di depan kita masih menghadapi banyak tantangan untuk terus mempertahankan keserasian demokrasi dan Islam ini. Banyak lubang jebakan yang menghadang dan akan memerosokan kita kembali setback ke belakang. Bila kita tidak mampu mengantisipasinya kita akan kembali terjerumus ke dalamnya.


Diantara tantangan berat yang masih muncul dan terlihat secara kasat mata adalah masih adanya Islamophobia, atau ketakutan kepada segala hal yang berbau Islam. Lahirnya Perda bernuansa Syariat Islam, oleh mereka yang menganut Islamophobia ini dianggap sebagai upaya menggagalkan demokrasi yang genuine. Dalam pandangan mereka demokrasi genuine adalah demokrasi sebagaimana yang berkembang di negara-negara barat yang menerapkan faham sekularisme, pemisahan urusan publik dan private.


Faham inilah sebenarnya yang menjadi sebab demokrasi tidak banyak berkembang di negara Islam yang lain. Umat Islam di negara dengan sistem demokrasi tersebut tidak diberikan ruang untuk menyalurkan aspirasi keagamaannya dalam politik.


Padahal UNDEF (United Nations Democracy Fund) sebuah badan dana PBB untuk demokrasi, memiliki paradigma demokrasi membutuhkan local ownership (kepemilikan lokal). Kepemilikan lokal ini bisa terwujud tatkala demokrasi telah mengalami apa yang Azyumardi Azra istilahkan sebagai indigenisasi demokrasi atau pribumisasi demokrasi. Hal ini tentu tanpa mengorbankan prinsip dan nilai universal demokrasi itu sendiri.


Dalam RUU partai politik yang baru beberapa waku yang lalu muncul usulan untuk mengembalikan asas tunggal sebagai asas partai. Hal ini secara tidak langsung merupakan tekanan bagi umat Islam untuk tidak menggunakan asas Islam dalam platform partai. Bila ini diterima maka akan mengakibatkan aspirasi umat Islam tersumbat. Akibatnya banyak umat Islam apatis untuk berpartisipasi bahkan ada kecenderungan akan lahir gerakan-gerakan bawah tanah.


Oleh karenanya, agar demokrasi Indonesia ke depan tetap berjalan sukses aspirasi umat Islam harus terus diapresiasi dengan baik. Demokrasi tidak akan berjalan mulus di Indonesia bila umat Islam tidak terlibat dan dilibatkan di dalamnya.


UWES FATONI, Dosen Luar Biasa Fakultas Dakwah UIN Bandung

«
Next

Posting Lebih Baru

»
Previous

Posting Lama


Tidak ada komentar:

Leave a Reply