Minggu, 20 April 2008

PEMENANG SEJATI PILKADA

Oleh : Uwes Fatoni



Beberapa hari terakhir ini rakyat Jawa Barat menunggu hasil resmi pilkada yang telah sukses digelar 13 April 2008 lalu. Sekalipun prediksi quick count dari beberapa lembaga survei menyebutkan pasangan Ahmad Heryawan-Dede Yusuf (Hade) sebagai pemenang, tetapi kepastian hasil definitif tetap saja berada di tangan KPU Jawa Barat sebagaimana diungkapkan Radhar Tribaskoro (PR, 18/04). Adapun pengumuman resmi tersebut baru akan disampaikan tanggal 22 atau 23 April mendatang.


Pilkada merupakan pesta demokrasi bagi rakyat. Kegagalan dan kesuksesannya mencerminkan kondisi dan situasi rakyat daerah tersebut. Sekalipun secara kalkulasi pemenang pilkada adalah pasangan kandidat yang memperoleh suara terbanyak, namun hakikatnya pemenang sejati proses demokrasi ini adalah rakyat secara keseluruhan. Dengan pemahaman seperti ini sepatutnya tidak akan muncul konflik.


Kandidat yang menang tidak perlu menepuk dada, bersombong diri bahkan meremehkan kandidat yang kalah. Sebaliknya, kemenangan tersebut dijadikan sebagai bahan tanggung jawab dalam memenuhi harapan rakyat sebagaimana janji-janji yang telah disampaikannya ketika kampanye.


Pasangan kandidat terpilih pun selayaknya menjadikan kemenangan tersebut sebagai kemenangan bersama. Program pertama yang menjadi prioritas adalah merangkul seluruh komponen masyarakat baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Dengan menggandeng seluruh komponen, termasuk pasangan dan pendukung yang kalah, maka akan tercipta kebersamaan untuk membawa Jawa Barat menuju kondisi yang lebih baik. Di sinilah perlu sinergisitas dengan pemerintah kabupaten/kota. Bukankah keberhasilan program pemerintah provinsi berkaitan erat dengan keberhasilan pemerintah di tingkat kabupaten/kota yang secara realitas saat ini haluan politiknya beragam. Kemampun untuk bersinergi ini sangat dibutuhkan agar program pembangunan tidak paaing-aing antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota.


Dalam pemahaman rakyat sebagai pemenang maka pasangan kandidat yang kalah tidak perlu dendam apalagi berniat menjegal kemenangan. Sebaliknya, mereka perlu menerima dengan segenap jiwa raga sambil mengangkat topi mengucapkan selamat kepada pemenang. Kekalahan dalam pilkada bukan genderang kiamat bagi kandidat maupun partai politik pendukung. Yang perlu segera dilakukan adalah evaluasi diri, otokritik mengapa bisa kalah dan selanjutnya bangkit kembali membangun kekuatan untuk berjuang dalam pilkada lima tahun yang akan datang Dengan pemahaman seperti ini konflik dan sengketa Pilkada akan bisa diminimalisir.


Manajemen Konflik Pilkada


Dalam proses demokrasi, termasuk pemilihan kepala daerah, konflik tentu saja akan tetap ada. Benturan berbagai kepentingan akan selalu muncul, apalagi ini berkaitan dengan perebutan kekuasaan untuk masa lima tahun ke depan. Adanya konflik tentu bukan untuk diperbesar atau sebaliknya dihilangkan sama sekali, tapi justru yang paling penting konflik perlu dikelola dengan baik melalui manajemen konflik.


Konflik yang sering muncul dalam pilkada biasanya terdiri dari dua bentuk: konflik horizontal dan konflik vertikal. Konflik horizontal adalah konflik diantara pasangan kandidat, sedangkan konflik vertikal berarti konflik antara kandidat dengan KPU sebagai lembaga penyelenggara pilkada. Konflik horizontal misalnya terjadi ketika muncul tuduhan kecurangan dari salah satu kandidat kepada kandidat lain. Adapun konflik vertikal contohnya ketidakpuasan salah satu kandidat terhadap KPU dalam masalah DPT (Daftar Pemilih Tetap) sehingga banyak pendukungnya yang tidak tercantum dalam daftar tersebut. Termasuk juga konflik vertikal adalah konflik sengketa hasil penghitungan suara.


Dalam Pilkada Jabar konflik horizontal tidak banyak muncul sebelum pencoblosan. Baru satu hari setelah pemilihan muncul pernyataan dari Agum Gumelar dalam wawancaranya di salah satu televisi swasta. Ia menyampaikan keberatannya terhadap tim sukses kandidat lain yang melakukan kampanye negatif terhadap dirinya di masa tenang dengan mengangkat isu kristenisasi. konflik lainnya adalah adanya kabar di daerah Tasikmalaya saksi dari tim Agum-Nu'man (Aman) menolak menandatangani hasil pemilihan di salah satu TPS. Data dan fakta lapangan tadi kemungkinan oleh tim sukses pasangan Aman akan dijadikan bahan gugatan hasil pilkada nanti.


Berdasarkan pengalaman, konflik dan sengketa pilkada biasanya baru muncul menyeruak ke permukaan setelah pengumuman resmi KPU. Ini sebagaimana yang terjadi dalam kasus Pilkada Depok beberapa waktu yang lalu atau juga Pilkada Maluku Utara saat ini. Konflik hadir ketika muncul ketidakpuasan dari pasangan yang kalah dalam pemilihan.


Dalam konteks pilkada Jawa Barat, berdasarkan perhitungan kemungkinan selisih suara antara pasangan Hade dan Aman berkisar antara 4-5 persen. Gugatan yang akan dilayangkan oleh tim sukses Aman bisa saja akan mempengaruhi hasil perhitungan. Bukankah kandidat pasangan ini didukung oleh 11 partai yang secara kuantitas sangat signifikan. Bila konflik ini tidak terkelola secara baik tidak menutup kemungkinan kasus Depok atau bahkan Maluku Utara akan terjadi di Jawa Barat. Kita tentu tidak mengharapkan hal itu terjadi.


Oleh karena itu kita terus berupaya menjaga suasana kedamaian yang saat ini tetap terjaga. Jangan sampai ulah sebagian provokator yang ingin memperkeruh suasana memancing kita untuk berkonflik. Semoga kasus pelemparan bom molotov ke sekretariat PKS di Kabupaten Bandung menjadi kasus terakhir dan tidak terulang dalam bentuk yang lain.


Di sinilah sekali lagi perlu dipahami bahwa pemenang pilkada bukan hanya milik kandidat yang meraih suara terbanyak. Pemenang sejati adalah rakyat termasuk di dalamnya pasangan yang kalah. Jangan sampai kita menodai usaha dan kerja keras yang telah kita lakukan untuk kepentingan sesaat. Kemenangan rakyat kali ini akan menjadi modal sosial dalam membangun demokrasi di Jawa Barat di masa depan.


Uwes Fatoni, Dosen Komunikasi Politik Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Bandung.

2 komentar:

  1. Selamat Atas terpilihnya gubernur baru yakni: bapak heryawan dan bapak Dede yusup.

    mungkin sudah umum dimana ada Pilkada Pasti ada unsur politik dan permasalahanya.
    akan tetapi dalam hal ini sudah umum dan wajar yang menang dan kalah bahagia dan kecewa?? konflik yang terjadi seharusnya disikapi dengan lapang dada karena semua hal yang kita tuju harus kita dukung, walau tidak sesuai pilihan hati. siapapum yang terpilih patut kita hormati karena dialah pemimpin baru kita dan harus kita bantu dengan menjadi warga yang baik dan sadar akan hukum / aturan.


    Kami semua bangga kepada Jawa Barat, semoga Jawa Barat Menjadi daerah yang beraqlakul qarimmah.

    BalasHapus
  2. Maaf ya pak saya sedikit mengomentari tulisan bapak tentang pemenang sejati PILKADA.

    ketika saya mendengar kata pemenang sejati PILKADA lalu saya berfikir bahwa kemenangan HADE dalam PILKADA tersebut memang benar-benar sebuah kemenangan yang murni tanpa sedikit pun ada unsur politiknya. padahal yang namanya PILKADA pasti tidak jauh dari yang namanya politk. karena kata pemenang sejati itu hanya untuk sesuatu yang memang sifatnya jauh dari yang namanya politik. sedikit mengomentari masalah judul tulisan bapak ternyata kata kemenangan sejati itu seharusnya bukan untuk kemenangan dalam sebuah pilkada atau sering di sebut pesta demokrasi.seharusnya judul tulisan bapak Pemenang mutlak pilkada.

    BalasHapus

Oleh : Uwes Fatoni



Beberapa hari terakhir ini rakyat Jawa Barat menunggu hasil resmi pilkada yang telah sukses digelar 13 April 2008 lalu. Sekalipun prediksi quick count dari beberapa lembaga survei menyebutkan pasangan Ahmad Heryawan-Dede Yusuf (Hade) sebagai pemenang, tetapi kepastian hasil definitif tetap saja berada di tangan KPU Jawa Barat sebagaimana diungkapkan Radhar Tribaskoro (PR, 18/04). Adapun pengumuman resmi tersebut baru akan disampaikan tanggal 22 atau 23 April mendatang.


Pilkada merupakan pesta demokrasi bagi rakyat. Kegagalan dan kesuksesannya mencerminkan kondisi dan situasi rakyat daerah tersebut. Sekalipun secara kalkulasi pemenang pilkada adalah pasangan kandidat yang memperoleh suara terbanyak, namun hakikatnya pemenang sejati proses demokrasi ini adalah rakyat secara keseluruhan. Dengan pemahaman seperti ini sepatutnya tidak akan muncul konflik.


Kandidat yang menang tidak perlu menepuk dada, bersombong diri bahkan meremehkan kandidat yang kalah. Sebaliknya, kemenangan tersebut dijadikan sebagai bahan tanggung jawab dalam memenuhi harapan rakyat sebagaimana janji-janji yang telah disampaikannya ketika kampanye.


Pasangan kandidat terpilih pun selayaknya menjadikan kemenangan tersebut sebagai kemenangan bersama. Program pertama yang menjadi prioritas adalah merangkul seluruh komponen masyarakat baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Dengan menggandeng seluruh komponen, termasuk pasangan dan pendukung yang kalah, maka akan tercipta kebersamaan untuk membawa Jawa Barat menuju kondisi yang lebih baik. Di sinilah perlu sinergisitas dengan pemerintah kabupaten/kota. Bukankah keberhasilan program pemerintah provinsi berkaitan erat dengan keberhasilan pemerintah di tingkat kabupaten/kota yang secara realitas saat ini haluan politiknya beragam. Kemampun untuk bersinergi ini sangat dibutuhkan agar program pembangunan tidak paaing-aing antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota.


Dalam pemahaman rakyat sebagai pemenang maka pasangan kandidat yang kalah tidak perlu dendam apalagi berniat menjegal kemenangan. Sebaliknya, mereka perlu menerima dengan segenap jiwa raga sambil mengangkat topi mengucapkan selamat kepada pemenang. Kekalahan dalam pilkada bukan genderang kiamat bagi kandidat maupun partai politik pendukung. Yang perlu segera dilakukan adalah evaluasi diri, otokritik mengapa bisa kalah dan selanjutnya bangkit kembali membangun kekuatan untuk berjuang dalam pilkada lima tahun yang akan datang Dengan pemahaman seperti ini konflik dan sengketa Pilkada akan bisa diminimalisir.


Manajemen Konflik Pilkada


Dalam proses demokrasi, termasuk pemilihan kepala daerah, konflik tentu saja akan tetap ada. Benturan berbagai kepentingan akan selalu muncul, apalagi ini berkaitan dengan perebutan kekuasaan untuk masa lima tahun ke depan. Adanya konflik tentu bukan untuk diperbesar atau sebaliknya dihilangkan sama sekali, tapi justru yang paling penting konflik perlu dikelola dengan baik melalui manajemen konflik.


Konflik yang sering muncul dalam pilkada biasanya terdiri dari dua bentuk: konflik horizontal dan konflik vertikal. Konflik horizontal adalah konflik diantara pasangan kandidat, sedangkan konflik vertikal berarti konflik antara kandidat dengan KPU sebagai lembaga penyelenggara pilkada. Konflik horizontal misalnya terjadi ketika muncul tuduhan kecurangan dari salah satu kandidat kepada kandidat lain. Adapun konflik vertikal contohnya ketidakpuasan salah satu kandidat terhadap KPU dalam masalah DPT (Daftar Pemilih Tetap) sehingga banyak pendukungnya yang tidak tercantum dalam daftar tersebut. Termasuk juga konflik vertikal adalah konflik sengketa hasil penghitungan suara.


Dalam Pilkada Jabar konflik horizontal tidak banyak muncul sebelum pencoblosan. Baru satu hari setelah pemilihan muncul pernyataan dari Agum Gumelar dalam wawancaranya di salah satu televisi swasta. Ia menyampaikan keberatannya terhadap tim sukses kandidat lain yang melakukan kampanye negatif terhadap dirinya di masa tenang dengan mengangkat isu kristenisasi. konflik lainnya adalah adanya kabar di daerah Tasikmalaya saksi dari tim Agum-Nu'man (Aman) menolak menandatangani hasil pemilihan di salah satu TPS. Data dan fakta lapangan tadi kemungkinan oleh tim sukses pasangan Aman akan dijadikan bahan gugatan hasil pilkada nanti.


Berdasarkan pengalaman, konflik dan sengketa pilkada biasanya baru muncul menyeruak ke permukaan setelah pengumuman resmi KPU. Ini sebagaimana yang terjadi dalam kasus Pilkada Depok beberapa waktu yang lalu atau juga Pilkada Maluku Utara saat ini. Konflik hadir ketika muncul ketidakpuasan dari pasangan yang kalah dalam pemilihan.


Dalam konteks pilkada Jawa Barat, berdasarkan perhitungan kemungkinan selisih suara antara pasangan Hade dan Aman berkisar antara 4-5 persen. Gugatan yang akan dilayangkan oleh tim sukses Aman bisa saja akan mempengaruhi hasil perhitungan. Bukankah kandidat pasangan ini didukung oleh 11 partai yang secara kuantitas sangat signifikan. Bila konflik ini tidak terkelola secara baik tidak menutup kemungkinan kasus Depok atau bahkan Maluku Utara akan terjadi di Jawa Barat. Kita tentu tidak mengharapkan hal itu terjadi.


Oleh karena itu kita terus berupaya menjaga suasana kedamaian yang saat ini tetap terjaga. Jangan sampai ulah sebagian provokator yang ingin memperkeruh suasana memancing kita untuk berkonflik. Semoga kasus pelemparan bom molotov ke sekretariat PKS di Kabupaten Bandung menjadi kasus terakhir dan tidak terulang dalam bentuk yang lain.


Di sinilah sekali lagi perlu dipahami bahwa pemenang pilkada bukan hanya milik kandidat yang meraih suara terbanyak. Pemenang sejati adalah rakyat termasuk di dalamnya pasangan yang kalah. Jangan sampai kita menodai usaha dan kerja keras yang telah kita lakukan untuk kepentingan sesaat. Kemenangan rakyat kali ini akan menjadi modal sosial dalam membangun demokrasi di Jawa Barat di masa depan.


Uwes Fatoni, Dosen Komunikasi Politik Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Bandung.

«
Next

Posting Lebih Baru

»
Previous

Posting Lama


2 komentar
  1. Selamat Atas terpilihnya gubernur baru yakni: bapak heryawan dan bapak Dede yusup.

    mungkin sudah umum dimana ada Pilkada Pasti ada unsur politik dan permasalahanya.
    akan tetapi dalam hal ini sudah umum dan wajar yang menang dan kalah bahagia dan kecewa?? konflik yang terjadi seharusnya disikapi dengan lapang dada karena semua hal yang kita tuju harus kita dukung, walau tidak sesuai pilihan hati. siapapum yang terpilih patut kita hormati karena dialah pemimpin baru kita dan harus kita bantu dengan menjadi warga yang baik dan sadar akan hukum / aturan.


    Kami semua bangga kepada Jawa Barat, semoga Jawa Barat Menjadi daerah yang beraqlakul qarimmah.

    BalasHapus
  2. Maaf ya pak saya sedikit mengomentari tulisan bapak tentang pemenang sejati PILKADA.

    ketika saya mendengar kata pemenang sejati PILKADA lalu saya berfikir bahwa kemenangan HADE dalam PILKADA tersebut memang benar-benar sebuah kemenangan yang murni tanpa sedikit pun ada unsur politiknya. padahal yang namanya PILKADA pasti tidak jauh dari yang namanya politk. karena kata pemenang sejati itu hanya untuk sesuatu yang memang sifatnya jauh dari yang namanya politik. sedikit mengomentari masalah judul tulisan bapak ternyata kata kemenangan sejati itu seharusnya bukan untuk kemenangan dalam sebuah pilkada atau sering di sebut pesta demokrasi.seharusnya judul tulisan bapak Pemenang mutlak pilkada.

    BalasHapus